Parlemen Bulgaria telah menyetujui pembacaan pertama rancangan undang-undang yang mengatur mekanisme baru penetapan upah minimum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Usulan yang disiapkan oleh Dewan Menteri tersebut disetujui oleh 119 anggota parlemen, sementara 7 anggota dari Partai Bulgaria Demokratik serta 45 anggota parlemen oposisi menolak rancangan tersebut. Selain itu, parlemen juga memangkas waktu pengajuan usulan perubahan menjadi hanya tiga hari sebelum pembahasan tahap kedua.
Berdasarkan aturan baru ini, upah minimum akan ditentukan dengan mempertimbangkan empat kriteria sosial ekonomi, yakni biaya hidup, daya beli, tingkat dan distribusi upah di negara tersebut, laju kenaikan pendapatan, dan produktivitas tenaga kerja jangka panjang. Penetapan upah minimum untuk tahun berikutnya direncanakan harus dilakukan paling lambat 15 Agustus tahun berjalan. Rincian teknis mekanisme ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah oleh Dewan Menteri. Lembaga Statistik Nasional Bulgaria juga diharapkan dapat menetapkan dan mengumumkan metode perhitungan biaya hidup dalam waktu sembilan bulan setelah aturan ini berlaku.
Menteri Ketenagakerjaan dan Kebijakan Sosial, Natalia Efremova, menekankan bahwa inti dari mekanisme baru ini adalah terjaganya dialog sosial antara serikat pekerja dan pengusaha. Ia menegaskan perlunya menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan dan stabilitas ekonomi nasional. Namun demikian, sejumlah anggota parlemen oposisi mempertanyakan bagaimana upah minimum tahun depan akan dihitung, sementara indikator biaya hidup masih belum tersedia. Kritik juga muncul terkait sejumlah aturan pokok yang diserahkan pada peraturan pemerintah. Beberapa pihak khawatir mekanisme baru ini justru dapat menurunkan upah minimum dibanding metode lama. Namun, kubu pemerintah meyakini aturan baru ini justru akan mendorong kenaikan upah serta menciptakan sistem yang lebih jelas dan dapat diprediksi.