Laporan yang disusun oleh Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Surya Deva, menyoroti ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di Jerman. Dalam laporan yang akan disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB tersebut, disebutkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Jerman terus meningkat sejak 2010. Hingga tahun 2025, kelompok 1 persen orang terkaya diperkirakan menguasai sekitar 35 persen total kekayaan negara.
Deva menilai ketimpangan ekonomi di Jerman sudah menjadi persoalan besar. Laporan itu juga mengungkapkan, kelompok yang paling terdampak ketimpangan adalah penyandang disabilitas, migran, pengungsi, perempuan, anak-anak, warga yang tinggal di wilayah Jerman Timur, dan masyarakat di kawasan Ruhr.
Laporan ini turut menyoroti kesenjangan upah berdasarkan gender, di mana rata-rata pendapatan perempuan lebih rendah 16 persen dibandingkan laki-laki. Untuk itu, disarankan adanya investasi yang lebih besar pada layanan penitipan anak yang terjangkau, penambahan rumah aman bagi perempuan, serta pembaruan infrastruktur yang sudah menua. Selain itu, Deva menyarankan pemerintah mengenakan pajak warisan yang lebih tinggi terhadap kelompok kaya.
Sementara itu, Boston Consulting Group yang berbasis di Amerika Serikat memperkirakan, pada tahun 2025 akan ada sekitar 5.000 individu di Jerman yang memiliki aset keuangan di atas 100 juta dolar AS. Jumlah itu meningkat 1.100 orang dibandingkan tahun 2024.
Pelapor khusus PBB juga memberikan apresiasi atas alokasi dana khusus sebesar 500 miliar euro oleh pemerintah Jerman untuk pengembangan infrastruktur dan upaya menuju netralitas iklim. Namun, Deva tetap meminta pemerintah Jerman untuk mengadopsi kebijakan yang lebih komprehensif guna mengatasi ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.