Mahkamah Konstitusi Belgia mengesahkan hampir seluruh paket reformasi tunjangan pengangguran yang diusulkan oleh pemerintahan Bart De Wever. Meski demikian, pengadilan membatalkan salah satu ketentuan dalam undang-undang yang disahkan pada 18 Juli 2025, yakni Pasal 212. Ketentuan tersebut sebelumnya membatasi hak atas tunjangan bagi sejumlah pengangguran yang telah menerima pembayaran dalam jangka waktu lama, dengan periode maksimal menjadi 6, 8, atau 9 bulan.
Pengadilan menilai bahwa pengalaman menerima tunjangan pengangguran dalam waktu lama tidak dapat dijadikan alasan untuk memperlakukan sebagian pengangguran secara berbeda dengan kelompok lainnya. Dampak dari putusan ini, sekitar 100 ribu orang yang sebelumnya terpaksa keluar lebih awal dari skema tunjangan kini berpotensi kembali menerima pembayaran. Beberapa dari mereka bahkan berpeluang memperoleh pembayaran retroaktif hingga enam bulan.
Pemerintah memperkirakan keputusan ini akan membebani anggaran negara hingga beberapa juta euro. Lembaga-lembaga bantuan sosial pemerintah yang sebelumnya telah menanggung kebutuhan penganggur yang dikeluarkan dari program juga berhak mengajukan klaim pengembalian biaya. Sementara pemerintah menyambut baik keputusan pengadilan yang tetap mengesahkan inti reformasi sebagai sebuah kemenangan politik, jumlah pasti dana kompensasi yang harus dibayarkan belum dapat dipastikan.