Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan bahwa ia telah memerintahkan pasukan militernya untuk melakukan serangan intensif terhadap infrastruktur energi di Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai di Bishkek, Kirgistan.

Putin menuturkan, langkah ini diambil sebagai respons terhadap serangan drone yang dilancarkan oleh Ukraina ke sejumlah fasilitas sipil dan kilang minyak di wilayah Rusia. Ia menyebutkan bahwa beberapa kilang mengalami kerusakan akibat serangan tersebut, sehingga pengamanan pada instalasi strategis kini diperketat.

Lebih lanjut, Putin menegaskan bahwa apabila Ukraina mengancam penerbangan sipil Rusia, maka tindakan tersebut dianggap sebagai aksi terorisme negara. Ia menambahkan, Rusia akan mengambil langkah balasan jika terjadi peristiwa tragis yang menimpa penerbangan sipil negaranya.

Putin juga membantah tudingan adanya rencana sabotase di Bandara Leipzig, Jerman. Ia menolak tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tindakan Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina diambil sebagai bentuk respons atas serangan serupa yang ditujukan ke wilayahnya. Menurut Putin, terdapat tiga upaya serangan ke kilang minyak Rusia hanya dalam satu malam tetapi berhasil digagalkan. Ia mengklaim proses perbaikan fasilitas kini tinggal menyisakan sekitar 10 persen saja.

Mengenai proses negosiasi Rusia-Ukraina, Putin mengakui bahwa perundingan kini mengalami kebuntuan. Namun demikian, ia mengklaim selama bulan Agustus pasukan Rusia berhasil menguasai 270 kilometer persegi wilayah beserta 15 permukiman di Donetsk. Ia juga menampik adanya rencana mobilisasi baru untuk pasukan Rusia.

Putin turut menyinggung kerusakan yang dialami sekitar 100 kapal akibat serangan Ukraina di wilayah Laut Hitam dan Laut Azov. Dalam kesempatan yang sama, ia membahas hubungan Rusia dan Armenia, menyampaikan bahwa telah mengundang Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan ke Moskwa serta menegaskan bahwa masa depan pangkalan militer Rusia di Gyumri sepenuhnya berada di tangan pemerintah Armenia.