Kebijakan ketat yang diterapkan pemerintah Wilayah Flandria terhadap penyedia layanan keagamaan asing memicu sorotan karena dinilai sangat membatasi ruang kehidupan sosial dan religius masyarakat Muslim setempat. Menteri Ketenagakerjaan dan Keadilan Flandria, Zuhal Demir, mengungkapkan bahwa jumlah izin kerja untuk komunitas Islam menunjukkan penurunan signifikan.
Data menunjukkan, pada 2023 izin kerja yang diberikan sebanyak 13, namun jumlah itu diproyeksikan turun menjadi hanya 2 pada 2025, dan bahkan tidak ada sama sekali pada 2026. Kondisi ini dinilai akan membuat kebutuhan imam di wilayah tersebut sulit terpenuhi. Zuhal Demir membela kebijakan ini dengan dalih 'migrasi tenaga kerja selektif,' namun kebijakan ini dinilai membatasi hak komunitas Muslim untuk memilih pemimpin agama dan beribadah secara bebas.
Kebijakan yang menyasar aktivitas keagamaan dari luar negeri, khususnya dari Turki, serta praktik paspor hijau, dinilai sebagai upaya yang dapat melemahkan ikatan keagamaan dan budaya para generasi ketiga dan keempat imigran. Sementara itu, sejumlah rancangan undang-undang dan pernyataan politik di parlemen dinilai semakin memperlihatkan upaya pembatasan hak-hak minoritas melalui instrumen hukum dan administratif.
Para pakar dan organisasi masyarakat sipil memperingatkan bahwa regulasi sepihak tersebut berisiko memaksa komunitas Muslim hanya bergantung pada struktur di bawah kendali negara. Alasan 'keamanan' dan 'kepatuhan aturan' yang dikemukakan dikhawatirkan justru memperdalam polarisasi sosial. Secara lebih luas, terlihat adanya kecenderungan sistematis untuk membatasi kebebasan beragama dan visibilitas Muslim di ruang publik di seluruh Belgia.