Menteri Kehakiman Bulgaria, Georgi Georgiev, menyatakan bahwa pemerintah saat ini memiliki peluang nyata untuk mengakhiri penundaan reformasi di sektor peradilan. Dalam pemaparan program pemerintah untuk periode 2026-2030 di hadapan Dewan Menteri, Georgiev menyoroti pentingnya memutus pengaruh kelompok oligarki, menghapuskan relasi ketergantungan yang terbentuk, serta mengatasi masalah kekurangan sumber daya kronis di sistem hukum negara tersebut.
Georgiev menyebutkan bahwa proses pemilihan anggota Dewan Kehakiman Tertinggi berikutnya akan menjadi titik krusial untuk memastikan peradilan yang bebas dan independen. Ia mengajak hakim, jaksa, dan petugas investigasi agar berani mengambil keputusan secara mandiri, tanpa tekanan dari pihak mana pun. Ia juga menekankan bahwa independensi peradilan harus menjadi prinsip nyata dan bukan sekadar tercantum dalam Konstitusi saja.
Lebih jauh, Menteri Georgiev meminta insan peradilan agar tidak tunduk pada tekanan dan tidak menjadi korban kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa peradilan tidak boleh menjadi ajang perdagangan keadilan, dan menyoroti bahwa segala praktik relasi terselubung di antara pejabat tinggi peradilan tidak akan lagi dibiarkan luput dari pengawasan. Pemerintah juga akan membangun mekanisme pelaporan baru di lingkungan Kementerian Kehakiman, sehingga setiap hakim dapat melaporkan bila mendapat upaya intervensi, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
Georgiev menjelaskan bahwa pilar dasar reformasi yang hendak dijalankan adalah legitimasi, integritas, dan transparansi. Perubahan pada Undang-Undang Kehakiman juga disebut akan membawa standar yang lebih tinggi bagi hakim dan jaksa, disertai aturan lebih ketat terkait penggunaan pengaruh, promosi jabatan, serta pengangkatan pejabat struktural. Evaluasi kinerja akan diperkuat dan akuntabilitas ditingkatkan.
Rangkaian reformasi juga mencakup rencana pengetatan proses pemilihan kepala kejaksaan agung serta ketua Mahkamah Kasasi dan Mahkamah Administrasi Tertinggi. Selain itu, penugasan sementara yang terlalu lama akan dibatasi, dan sistem pengupahan yang adil untuk seluruh aparatur kehakiman akan dikembangkan.
Georgiev mengingatkan bahwa penugasan sementara kerap disalahgunakan sehingga menghambat sistem promosi berbasis kompetisi dan merit, bahkan menimbulkan praktik ketergantungan institusional ataupun pengaruh di luar jalur resmi. Ia menegaskan bahwa reformasi ini hanya sebagian dari paket kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap, termasuk perubahan di berbagai bagian Undang-Undang Kehakiman.
Pemerintah juga akan meninjau beberapa ketentuan konstitusional mengenai pembentukan Dewan Kehakiman Tertinggi, mekanisme keberatan atas keputusannya, serta proses pemberhentian anggota. Georgiev menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa upaya melawan praktik oligarki membutuhkan sistem peradilan yang efektif, independen, dan berjalan baik. Ia mengimbau seluruh masyarakat bersatu, tidak menyia-nyiakan momentum reformasi, dan secara bersama-sama membongkar sekaligus memberantas segala bentuk ketergantungan di ranah hukum.