Komisi Eropa meminta perusahaan media sosial Meta dan TikTok untuk mengambil langkah lebih tegas dalam menangani penyebaran informasi palsu terkait krisis migran. Permintaan ini disampaikan setelah sejumlah informasi tidak akurat terkait peristiwa migrasi di Ceuta ramai dibagikan di platform media sosial tersebut.
Komisi menekankan pentingnya menjaga integritas ruang digital, terutama di masa-masa krisis. Uni Eropa juga menyerukan agar Meta dan TikTok memperkuat mekanisme pemantauan serta menjalin kerja sama yang lebih erat dengan lembaga pemeriksa fakta guna mencegah peredaran berita bohong.
Henna Virkkunen, anggota Komisi Eropa yang bertanggung jawab di bidang Kedaulatan Digital, Keamanan, dan Demokrasi, mengungkapkan melalui platform X bahwa media sosial harus meningkatkan pengawasan konten dan kolaborasi dengan pihak ketiga yang berkompeten. Lebih lanjut, Komisi Eropa berencana membahas isu ini secara mendalam dalam pertemuan yang akan digelar hari Senin mendatang.
Sebelumnya, Meta menuai kritik setelah memutuskan mengakhiri kerja sama dengan lembaga pemeriksa fakta independen di Amerika Serikat pada tahun lalu.
Penyebaran berita bohong melalui media sosial diyakini memperburuk ketegangan selama krisis migran di Ceuta. Salah satu informasi yang menyesatkan adalah klaim keliru terkait keputusan Mahkamah Agung Spanyol yang disebut-sebut melarang pengusiran migran yang masuk lewat jalur laut. Nyatanya, keputusan tersebut tidak serta-merta menghalangi deportasi dalam semua keadaan. Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, menyebut beberapa kelompok, termasuk jaringan penyelundupan manusia, sengaja memperbesar klaim menyesatkan tersebut demi keuntungan tertentu.